TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang mengatur secara terperinci mengenai aturan pengenaan pajak terhadap perusahaan digital telah diserahkan ke DPR RI untuk dibahas. Google selaku perusahaan over the top (OTT) menyatakan siap mengikuti aturan yang berlaku di Tanah Air.
"Google akan mematuhi undang-undang yang berlaku," ujar Head of Corporate Communications di Google Indonesia Jason Tedjasukmana kepada Bisnis, Minggu 9 Februari 2020.
Jason melanjutkan seiring dengan upaya Google memperluas operasi, perusahaan memodifikasi tagihan dengan hanya menggunakan mata uang lokal untuk pelanggan produk iklan Google yang mendaftar dengan alamat penagihan di Indonesia.
Selain itu, layanan iklan yang disediakan oleh perusahaan akan dijual dan ditagih oleh kantor lokal Google di Indonesia.
"Perubahan ini merupakan langkah menuju model bisnis baru yang mendukung pertumbuhan bisnis kami di Indonesia," imbuhnya.
Bisnis juga telah menghubungi dua platform OTT lainnya, yaitu Facebook Indonesia dan Twitter untuk dimintai tanggapan terkait dengan rencana penerapan pajak oleh pemerintah di dalam draf Omnibus Law, tetapi kedua perusahaan tidak berkomentar ataupun memberikan respons.
Sementara itu, pemerintah saat ini dikatakan tengah memantau dinamika internasional terkait dengan penggagasan kriteria pengenaan pajak terhadap PPMSE.
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rofyanto Kurniawan mengatakan hal yang tengah dipantau pemerintah adalah penggagasan significant economic presence (SEP) sebagai kriteria pengenaan pajak oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
"OECD menggagas unified approach untuk menjadi konsensus pajak penghasilan untuk ekonomi digital yang penerapannya juga menjadikan SEP sebagai kriteria. Diharapkan konsensus tercapai pada 2020, kami memantau perkembangannya," ujar Rofyanto kepada Bisnis, akhir pekan lalu.
Adapun, jauh sebelum RUU Omnibus Law diserahkan ke DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Rudiantara, pernah mengatakan platform digital akan dikenakan pajak sebagai kontribusi bagi Negara untuk mengembangkan ekosistem.
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
May Day, Buruh di Yogyakarta Tuntut Kenaikan UMP Minimal 15 Persen
4 hari lalu
Kelompok Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Yogyakarta menggelar aksi memperingati hari buruh atau May Day dengan menyampaikan 16 tuntutan
Tanggapi Ucapan Hari Buruh dari Prabowo, Partai Buruh Bilang Begini
4 hari lalu
Partai Buruh menanggapi ucapan Hari Buruh 2024 yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Rabu, 1 Mei 2024.
Bendera One Piece Berkibar di Tengah Aksi May Day
4 hari lalu
Bendera bajak laut topi jerami yang populer lewat serial 'One Piece' berkibar di tengah aksi memperingati Hari Buruh Internasional alias May Day.
Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day
4 hari lalu
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dua tuntutan para pekerja di Indonesia pada Hari Buruh Internasional alias May Day.
15 Ribu Buruh Asal Bekasi akan Geruduk Istana, Tolak Outsourcing dan Omnibus Law
4 hari lalu
Sekitar 15 ribu buruh asal wilayah Bekasi akan melakukan aksi May Day atau peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2024 di Jakarta.
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya
16 hari lalu
Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia
50 hari lalu
Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia
Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung
28 Februari 2024
Kritik Rocky Gerung terhadap kebijakan UU Omnibus Law dianggap oleh David Tobing sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi.
Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi
13 Februari 2024
Sebelum Aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024 telah berjilid-jilid aksi mahasiswa, pelajar, dan jurnalis
Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja
25 Januari 2024
Tim kampanye tiga pasangan capres-cawapres bicara tentang perlindungan lingkungan hidup. Timnas Anies Baswedan menilai UU Cipta Kerja harus direvisi.